Selasa, 15 Februari 2011

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sinatrya Wahyu Aji

26210551

1EB07

Tugas Pertama Perekonomian Indonesia


Pendahuluan

Di setiap Negara pasti mempunyai sistem pemerintahan yang mengatur tentang perekonomian di negeri tersebut. Guna dari pengaturan tersebut adalah untuk mensejahterkan rakyatnya dan mengatur sisitm dari tujuan ekonomi negara tersebut.

Negara-negara yang sudah maju tentu mempunyai history (sejarah) yang panjang dan bagus. Tapi berbeda dengan topik yang akan saya bahas, karena saya akan me,bahas tentang ”Sejarah Perkembangan Perekonomian di Indonesia”.

Saya yang hanya sebagai mahasiswa akan mencoba membahas serinci dan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan segala sumber informasi yang ada.

Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

Negara Republik Indonesia sebenarnya mempunyai letak yang sangat strategis apabila dimanfaatkan untuk jalur perdagangan. Terletak diantara dua benua dan dua samudra, tentu saja membuat posisi Negara Indonesia menjadi tempat yang paling dekat untuk digunakan sebagai tempat perisirahatn atau berdagang.

Hal seperti yang disebutkan diatas itu sudah menjadi “tradis” bangsa Indonesia sejak dahulu kal. Sejak Negara Indonesia masih terpecah belah berupa kerajaan-kerajaan besar yang ada di pelosok Negara. Contohnya saja kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain.

Mereka yang datang dari seluruh penjuru dunia datang untuk singgah di Indonesia sekaligus berdagang, bahkan ada pula yang sekalian menyebarkan kepercayaan yang mereka anut. Walaupun sistem yang mereka gunakan belum menggunakan uang (Indonesia baru mengenal uang pada zaman kerajaan Islam), tapi sistem barter, itu semua sudah cukup untuk membangun perekonomian di kerajaan-kerajaan tersebut.

Berhubungan dengan hal-hal di atas, tentu saja itu semua akan berdampak kepda perekonomian Indonesia. Dari contoh yang paling mudah dan gampang, masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan menjadi mendapat pekerjaan tambahan. Selain nelayan dan berkebun, tentu menjadi pedagang dari hasil pancingan dan perkebunannya, yang menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding dijual kepada pedagang yang ada di pasar.

Dan dampak dari hal-hal tersebut adalah perubahan sistem perekonomian di Indonesia. Dimulai dari perubahan pendapatan masyarakat yang meningkat, pajak daerah yang makin lama makin naik, dan membengkaknya jumlah pengeluaran yang dikeluarkan masyarakat untuk dikonsumsi.

Semua kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan yang terus-menerus pada sistem perekonomian di Indonesia. Dan maksud saya menulis blog ini adalah, untuk mencoba menjelaskan bagaimana, apa, dan kapan perubahan sistem perekonomian di Indonesia berubah secara drastis.

Sebelum mulai membahas topik masalah yang sebenarnya, yaitu “Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia”, mari kita bahas terlebih dahulu arti dari “sistem”.

Sistem adalah (menurut saya yang hanya sebagai mahasiswa) suatu program atau alat yang digunakan untuk mencapi sebuah tujuan tertentu.

Ada beberapa ciri-ciri tertentu, agar sesuatu yang dilakukan bias dikatakan sebagai sistem, yaitu (menurut saya yang juga masih sebagai mahasiswa dan menurut sumber yang saya dapat) :

Ø Setiap sistem pasti memiliki tujuan

Ø Sistem pasti mempunyai batasan tertentu

Ø Sistem bersifat terbuka

Ø Sistem mempunyai beberapa bagian

Ø Sistem adalah bagian dari unsur-unsur

Ø Setiap bagian-bagian unsur saling bergantung

Ø Sistem pasti melakukan suatu proses

Ø Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

I. Sistem Perkonomian Indonesia sebelum Kemerdekaan

Saat Indonesia dijajah dahulu, dalam sejaraj tercatat total ada 4 Negara besar yang pernah menjajah, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Tapi walaupun ada 4 Negara, tetap saja catatan sejarah ke-empat Negara tersebut berbeda-beda.

Dimulai dari Portugis yang mulai menjajah Indonesia, tapi walaupun menjadi negara pertama yang menjajah Indonesia kedudukan Portugis tidaklah terlalu lama. Karena mereka sudah di ”usir” oleh Belanda. Na, saat inilah perubahan sistem perekonomian Indonesia terus berputar, karena Belanda secara tidak langsung telah ”mengajarkan” Indonesia bagaimana cara bercocok tanam yang benar, dan bagaimna cara menggunakan hasil dari olahan bumi tersebut.

Belanda berkuasa di Indonesia sekitar 350 tahun atau bisa dibilang 3,5 abad di Indonesia. Tentu itu bukan waktu yang singkat atau sebentar, dan itu membuktikan bahwa Belanda di Indonesia memang sangat kuat pengaruhnya.

Agar lebih jelas lagi, mari kita bahas tentang ”perlakuan-perlakuan” yang dilakukan oleh 4 negara tersebut di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem perekonomian di Indonesia. Antara lain adalah :

· Pembentukan “Vereenigde Oost-Indische Compagnie” (VOC)

Belanda yang saat datang pertama kali di Indonesia, langsung paham dan mengerti akan potensi bangsa Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Karena dari itu, mereka (Belanda) lantas menancapkan kuku yang dalam-dalam di Indonesia supaya mereka bisa memperoleh keuntungan dari sumber daya alam di Indonesia secara maksimal.

Maka dari itu Belanda membentuk VOC atau kepanjangan dari Vereenigde Oost-Indische Compagni. Belanda melimpahkan seluruh kewenangan mereka kepada VOC, jadi bisa dibilang VOC adalah tangan kanan Belanda di Indonesia yang mempunyai hak seluruh kewenangan Belanda di Indonesia.

Selain untuk memegang penuh kekuasaan Belanda di Indonesia, VOC juga bertugas untuk mengatur persaingan antara pedagang Belanda di Indonesia, juga menjadi saingan dari perusahaan Imperialis buatan Inggris yang diberi nama EIC.

Belanda juga memberi “Hak Octrroi”, atau bisa dibilang hak untuk mengontrol penuh perekonomian di Indonesia, yang berisi antara lain :

ü Hak untuk mencetak uang.

ü Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai

ü Hak untuk menyatakan perang dan damai

ü Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

ü Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja di seluruh Nusantara.

Semua hak itu secara tidak langsung telah ”mengesahkan” VOC sebagai perusahaan legal di Indonesia. Padahal VOC sendiri adalah lambang ketamakan Belanda, dan sebaliknya bagi Indonesia, VOC adalah lambang kesengsaraan dan kehancuran. Walaupun begitu, sebenarnya tidak semua perusahaan dagang di Indonesia di kuasai oleh VOC.

Catatan sejarah mengatakan pada tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Dengan memonopoli semua jenis rempah-rempah, kas VOC jadi bertambah. Dengan begitu kekayaan dan pamor Belanda pun semakin hebat. Ekspor besar-besaran juga terjadi di penjualan kopi. Ekspor yang besar-besaran inilah yang menguntungkan buat Belanda dan VOC.

Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Indonesia untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan, ekspor perak itu tetap perlu dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.

Walaupun kelihatannya VOC sangat kuat, tapi akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1795 karena berbagia alasan yang sebenarnya berasal dari infrastruktur mereka sendiri. Alasannya adalah :

ü Peperangan yang mengeluarkan biaya tanpa henti. Termasuk perang Dipenogoro yang memakan biaya paling banyak dalam kas VOC.

ü Penggunaan tentara sewaan yang membutuhkan biaya besar.

ü Korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC sendiri.

ü Pembagian deviden untuk para pemegang saham, walaupun kas masih dalam kondisi defisit.

Saat VOC mulai dibubarkan, maka dengan cepat Belanda membentuk perusahaan pemegan kendali Belanda di Indonesia yang bernama republik Bataaf (Bataafsche Republiek).

Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai akibat ketergantungan akan impor perak yang dilakukan Belanda di masa VOC yang kini terhambat karena blokade yang dilakukan oleh Inggris di kawasan Eropa.

Tapi sayangnya, sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan Belanda di Indonesia. Dan mulai dari saat inilah Indonesia ”berganti penguasa” yang tadinya di tangan Belanda menjadi di tangan Inggris.

· Pendudukan Inggris (1811-1816)

Inggris yang datang ke Indonesia dengan harapan yang tinggi akan melimpahnya sumber daya alam, langsung mengubah pola pajak yang diterapkan oleh Belanda yang sudah bertahan selama dua abad.

Dengan menerapkan Ladrent (sistem pajak tanah), Inggris mengira akan sukses dengan teori ini yang memang sudah berhasil di India. dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

· Cultuurstelstel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Sistem ini jelas sangat menekan penduduk di Indonesia. Tapi berkebalikan dengan Belanda, hal ini amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke pemerintah Belanda untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan politik Mataram (kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan) dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

Bagi penduduk Indonesia saat itu, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Indonesia. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi non-agraris.

· Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

Adanya desakan yang dilakukan oleh kaum Humanis Belanda akhirnya mendesak para pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk membuat peraturan baru. Akhirnya para pemerintah yang berkuasa saat itu mulai membuat peraturan baru yang isinya terdapat mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.

Walaupun ini semua adalah peraturan baru yang ada akibat desakan dari kamu humanis, tapi tetap saja semua peraturan pemerintah ini berujung pada kehancuran dan penderitaan oleh bangsa Indonesia.

· Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis yang dianut oleh tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

Walaupun sangat tersiksa dan sangat menderita, pada masa inilah Indonesia dapat meraih kemerdekaannya secara mutlak.

II. Sistem Perekonomian Indonesia Orde Lama

· Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Awal-awal kemerdekaan adalah saat-saat dimana rakyat Indonesia sangat terbuai oleh kebebasan secara mutlak. Tapi dibalik semua itu ternyata menyimpan suatu masalah sendiri, yaitu krisis keuangan.

Salah satu penyebab yang paling kelihatan dampaknya adalah inflasi yang sangat tinggi, itu disebabkan karena waktu itu Indonesia mempunyai tiga mata uang yang disahkan oleh pemerintah, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Walaupun pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, antara lain :

o Program pinjaman Nasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP pada bulan Juli 1946.

o Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda ke Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaisya.

o Konfrensi Ekonomi 1946 dengan tujuan memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan.

o Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)

o Rekonstruksi dan Rasionalisasi angkatan perang (Rera)1948

o Kasimo plan , yang isinya tentang mengenai usaha swasembada pangan dengan pelaksanaan yang praktis.

· Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi:

o Pemotongan nilai uang (sanering) oleh Gunting Syarifuddin tanggal 20 Maret 1950.

o Program Benteng yang dilakukan oleh Kabinet Natsir.

o Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951, dengan UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bak sirkulasi.

o Sistem ekonomi Ali Baba oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo yang diprakarsai oleh Mr. Iskak Cokrohadisuryo.

o Pembatalan sepihak atas hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

· Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, penyebabnya antara lain :

o Devaluasi yang diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1959 yang menurunkan nilai uang.

o Pembentukkan Deklarasi Ekonomi (dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia karena harga barang meningkat sampai 400% pada tahun 1961-1962.

III. Sistem Perekonomian Indonesia Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Belajar dari pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat program KB (Keluarga Berencana) dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin senggang dan jauh, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu pula, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.

Sehingga pada akhirnya meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

IV. Sistem Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan gebrakan yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

· Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Kebijakan yang ditempuh Oleh Presiden Megawati antara lain adalah :

o Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

o Kebijakan Privatisasi BUMN. Dengan menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan untuk melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara.

· Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.

Daftar Pusaka

Buku modul mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi
Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.
Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:Jakarta.
Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3.
Yudhistira:Jakarta

Sumber Refrensi

http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomian-indonesia.html

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar